INSPIRA PROGRAM LIVE TV
Inspira TV - Beriklan TV Digital

Lama Digodok, Pemerintah Serahkan Omnibus Law ke DPR RI

Raka Prawira

13 February, 2020 12:30 WIB | BERITA INSPIRA

Inspira TV - Lama Digodok, Pemerintah Serahkan Omnibus Law ke DPR RI

Foto : Raka Prawira

JAKARTA,- Akhirnya pemerintah menyerahkan surat presiden (surpres) dan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Lawa Cipta Kerja kepada DPR RI, pada hari Rabu (12/2) kemarin. Setelah lama digodok oleh pemerintah, nantinya naskah tersebut akan dibahas oleh pihak legislatif dalam rapat paripurna.


Penyerahan naskah ke tangan DPR RI melalui Ketua PR , Puan Maharani dilakukan sejumlah menteri di kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Seperti Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang ditemani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, MenteTri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil. Hadir pula, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.


"Kami menyerahkan surpres dan draf RUU, serta naskah akademiknya. Jadi tadi semuanya sudah dilengkapi dan ini dokumennya," kata Airlangga di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/2/2020).


Naskah ini akan dilakukan pembahasan lebih lanjut dalam Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Adapun pembahasan di tingkat Bamus memungkinkan DPR membuka ruang untuk mendengar aspirasi publik.  Isi RUU akan dipublikasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat.


Dengan begitu masyarakat bisa mengetahui lebih jelas tentang dari isi dan manfaat RUU tersebut.


“Dampaknya bagi perekonomian dan ini isinya murni untuk menciptakan lapangan kerja yang kini susah dicari. Apalagi dengan adanya penyebaran virus corona," ujarnya.


Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani menuturkan, pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu, isi secara detail dari draft itu. RUU Omnimbus Law Cipta Lapangan Kerja terdiri dari 79 UU dengan 15 bab dan 174 pasal.


"Jadi kalau ditanya sudah baca, kami belum. Apakah nanti melalui Badan Legislasi atau Panitia Khusus, kita lihat," ujarnya.


Puan juga mengungkapkan bahwa RUU Omnimbus Law prioritas lainnya yakni mengenai Perpajakan telah diserahkan oleh Menteri Keuangan pada 31 Januari 2020. Selanjutnya, draf RUU Omnimbus Law Perpajakan itu akan dibahas pemerintah bersama Komisi XI DPR. (MSN)

You can share this post !