INSPIRA PROGRAM LIVE TV
Inspira TV - Beriklan TV Digital

Pasca OTT Dewan Minta Lakukan reformasi di Tubuh Disdik Kabupaten Bandung

Agustian Putra

07 January, 2020 23:43 WIB | BERITA INSPIRA

Inspira TV - Pasca OTT Dewan Minta Lakukan reformasi di Tubuh Disdik Kabupaten Bandung

BANDUNG,- Pasca kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli Polda Jawa Barat, terhadap seorang Kabid SMP Disdik Kabupaten Bandung berinisial MS, pihak dewan meminta untuk dilakukan reformasi birokrasi di tubuh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.




"Adanya OTT yang dilakukan oleh Saber Pungli Polda Jabar, kami sangat terkejut dan prihatin dengan kondisi yang terjadi. Ini tentu saja diluar dugaan," sesal Ketua DPRD Kabupaten Bandung Sugianto, saat ditemui wartawan di Kantor DPRD Kabupaten Bandung, Selasa (7/1/2019).


Dirinya mengklaim jika pihak legislative telah melakukan pengawasan terhadap segala penyimpangan yang terjadi.




"Terus terang, proses yang dilakukan di DPRD selalu ditanyakan bagaimana pengawasan DPRD? DPRD melakukan pengawasan itu dilakukan dalam rapat kerja, baru saja kita menetapkan APBD 2020, tentunya intens dilakukan. Apalagi proses pembahasan APBD 2020 ini melalui proses panjang, dari mulai penyampaian nota bupati dan pembahasan di tingkat komisi dan lanjut di badan anggaran. Ini kita lakukan di semua SKPD termasuk Dinas Pendidikan," ungkapnya.




Sugianto sendiri berharap, pihak Disdik melakukan reformasi birokrasi agar hal serupa bisa dicegah. Dirinya berharap taka ada lagi kejadian serupa menimpa tubuh birokrasi tubuh pemerintah Kabupaten Bandung.




"Harapan kami kedepan, di masing-masing dinas perlu ada sebuah reformasi birokrasi. Harapan kami Disdik harus menata ulang bagaimana kondisi yang terjadi, budaya yang terjadi harus mulai dihilangkan. Supaya ke depan, proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan dasar yang dilakukan di Dinas Pendidikan berjalan dengan baik," pungkasnya.




Perlu diketahui Kabid SMP Disdik Kabupaten Bandung berinisial MS terjaring operasi tangkap tangan di SMPN 1 Pamengpeuk, pada hari Jumat (3/1) pekan lalu, karena diduga melakukan pungutan liar terhadap kepala sekolah terkait dana alokasi khusus (DAK). Kasus ini mencuat setelah tersiar kabar adanya pungutan terhadap tujuh kepala sekolah SMP di Kabupaten 


Bandung. 




Setiap kepala sekolah dipungut uang sebesar Rp 7.500.000.


Dalam OTT itu, ditemukan sejumlah uang lebih dari Rp 50 juta. Uang tersebut diamankan sebagai barang bukti.




EDT : MSN 

You can share this post !