INSPIRA PROGRAM LIVE TV
Inspira TV - Beriklan TV Digital

Pemblokiran Internet di Papua PTUN Jakarta Putuskan Presiden dan Menkominfo Bersalah

Masnurdiansyah

04 June, 2020 12:42 WIB | INSPIRA TEKNO

Inspira TV - Pemblokiran Internet di Papua PTUN Jakarta Putuskan Presiden dan Menkominfo Bersalah

Foto : Istimewa

JAKARTA INSPIRA.TV,- Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN) Jakarta, memutuskan kalau Presiden Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) bersalah atas pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat.

 

Pemblokiran internet terjadi pada bulan Agustus-September tahun 2019. Itu terjadi setelah aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan terjadi di sejumlah wilayah Bumi Cendrawasih.

 

"Menyatakan perbuatan tergugat I dan II adalah perbuatan melanggar hukum oleh pejabat dan atau badan pemerintahan," kata Hakim Ketua Nelvy Christin dalam sidang pembacaan putusan yang disiarkan di akun YouTube SAFEnet Voices, Rabu (3/6) kemarin.

 

Majelis hakim merinci perbuatan melanggar hukum yang dilakukan kedua tergugat. Pertama, tindakan throttling atau pelambatan akses atau bandwidth di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 sejak pukul 13.00 WIT sampai dengan pukul 20.30 WIT.

 

Kedua, pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Papua dan Papua Barat pada 21 Agustus 2019 sampai dengan setidak-tidaknya 4 September 2019 pukul 23.00 WIT.

 

Ketiga, memperpanjang pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet di empat kota/kabupaten di Provinsi Papua, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya. Kemudian, dua kota/kabupaten di Provinsi Papua Barat, yaitu Kota Manokwari dan Kota Sorong, sejak 4 September 2019 pukul 23.00 WIT sampai dengan 9 September 2019 pukul 20.00 WIT.

 

Majelis hakim pun menghukum tergugat I dan II membayar biaya perkara sebesar Rp 457.000. Hakim menilai pembatasan akses internet menyalahi sejumlah ketentuan perundang-undangan, antara lain Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurut hakim, jika ada konten yang melanggar hukum, maka pembatasan dilakukan terhadap konten tersebut dan bukan pada akses internet seluruhnya.

 

Sebab, pada dasarnya internet adalah netral bisa digunakan untuk hal yang positif ataupun negatif.

 

"Pemaknaan pembatasan hak atas internet yang dirumuskan dalam Pasal 40 ayat (2b) UU ITE hanya terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum dan tidak mencakup pemutusan akses jaringan internet," kata majelis hakim dalam putusannya.

 ‚Äč

Masyarakat Sipil Menggugat


Adapun penggugat dalam perkara ini adalah gabungan organisasi masyarakat sipil, yakni Aliansi Jurnalis Independen (AJI), YLBHI, LBH Pers, ICJR, Elsam, Safenet, dan lain-lain. Dalam gugatannya, mereka menuntut pemerintah tak mengulangi pemblokiran internet lagi di seluruh wilayah di Tanah Air.

 

Mereka juga menuntut Presiden Jokowi meminta maaf secara terbuka atas pemblokiran internet yang telah dilakukan pada saat itu. Namun, dalam putusannya, majelis hakim hanya memvonis Presiden dan Menkominfo bersalah, tanpa harus meminta maaf.

 

Kendati demikian, Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur tetap menyambut baik putusan ini. Ia mengucapkan selamat kepada masyarakat Papua atas dikabulkannya gugatan ini.

 

"Selamat kepada rakyat Papua, pejuang-pejuang hak asasi manusia, kepada para akademisi yang sudah pasang badan dan maju. Juga kepada PTUN yang sudah menjalankan kewajibannya dengan sangat baik. Mari kawal lebih lanjut jika ada banding," kata Isnur. (GGP)

 

 

You can share this post !

ARTIKEL PILIHAN