JAKARTA INSPIRA.TV,- Ketua Komisi Ekonomi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Azrul Tanjung, meminta Unilever segera menghentikan kampanye pro-LGBT. Azrul menganggap, kampanye itu bukan hanya menimbulkan gerakan antipati di masyarakat  melainkan kerugian bagi Unilever sendiri.

"Kita tidak berkeinginan untuk merusak bisnis Unilever, tapi kita imbau kepada Unilever bahwa LGBT adalah penyakit dan harus diobati bukan justru di dukung," ujar Azrul kepada Republika,  Selasa (30/6/2020).

Basis perusahaan Unilever berada di Amsterdam, Belanda, secara resmi menyatakan diri berkomitmen mendukung gerakan LG BTQ+ pada 19 Juni lalu melaluipostingan mereka di akun Instagram.

"Kami berkomitmen untuk membuat rekan LGBTQ+ bangga karena kami bersama mereka. Karena itu, kami mengambil aksi dengan menandatangani Declaration of Amsterdam untuk memastikan setiap orang memiliki akses secara inklusif ke tempat kerja."

Unilever juga membuka ke sempatan bisnis bagi LGBTQ+ sebagai bagian dari koalisi global. Selain itu, Unilever meminta Stonewall, lembaga amal untuk LGBT, untuk mengaudit kebijakan dan tolok ukur bagaimana Unilever melanjutkan aksi ini.

Sebagai perusahaan besar, Azrul menjelaskan, Unilever seharusnya dapat lebih bijak dalam meng ambil sikap. Dia juga me minta Unilever untuk mengalih fungsikan dana dukungan mereka untuk mem bantu menyem buh kan penyakit LGBT. Menu rut Azrul, jika perusahaan tersebut memberi so kong an dana kepada LGBT, akan ber bahaya bagi peradaban kehidupan.

Azrul menegaskan, akan mengajak masyarakat untuk beralih pada produk lain jika Unilever tak kunjung menghentikan kampanye pro-LGBT. Menurutnya, gerakan tersebut akan melibatkan MUI bersama ormas-ormas Islam jika kampanye itu diteruskan.

"Saya selaku ketua komisi ekonomi MUI akan meng ajak masyarakat berhenti menggunakan produk Unilever dan memboikot Uni lever," kata dia.

Pengamat Ekonomi Islam Yusuf Wibisono menjelaskan, boikot adalah salah satu bentuk etika dan moral dalam konsumsi. Gerakan itu merupakan bentuk protes moral dari konsumen kepada produsen yang legal dan dibenarkan.

Menurut dia, boikot telah menjadi instrumen penting dalam  menyuarakan aspirasi konsumen di pasar global dan untuk meningkatkan sensitivitas per usahaan terhadap kepentingan ekonomi, politik, dan sosial.

"Jika ada protes dan boikot dari se bagian konsumen Muslim Indo nesia kepada Unilever atas dasar kriteria moral, yaitu menolak tindakan Unilever yang mendukung LGBT, itu adalah sah dan terbenarkan," jelas dia. (GGP)