BANDUNG INSPIRA.TV,- Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI) angkat bicara soal langkah RCTI dan iNews TV yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) perihal Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002.

RCTI dan iNews TV menggugat dan mengajukan judicial review terkait definisi penyiaran konvensional dan mengaikatnya dengan penyelenggara penyiaran over the top (OTT) yang menggunakan internet, seperti YouTube dan Netflix.

Eris Munandar sebagai ketua Ketua Umum ATSDI, menilai, permohonan judicial review yang diajukan RCTI dan iNews TV akan mudah ditolak karena sistem pemancar media digital dan media penyiaran sangat berbeda.

“Perbedannya, karakteristik layanan utama OTT (media digital) merupakan layanan yang dapat diakses oleh pengguna layanan melalui jaringan telekomunikasi internet. Untuk karakteristik penyiaran, yakni layanan pemancaran dan penerimaa siaran yang membutuhkan kegiatan yang dinamakan pemancaran perluasan konten oleh lembaga penyiaran,” jelas Eris, Senin (31/8/2020).

Eris mengatakan, siaran televisi merupakan sebuah siaran yang menggunakan spektrum frekuensi. Untuk media digital seperti YouTube, Instragram, Facebook menggunakan internet.  Kata dia konten yang disiarkan oleh media digital tidak bisa dikategorikan sebagai kegiatan karena sifat pelayanan yang berbeda dengan media penyiaran.

“Walaupun konten OTT maupun konten penyiaran ini sama-sama dalam bentuk audio visual, tidak bisa serta merta dikategorikan sebagai kegiatan penyiaran. Karena penyelenggara penyiaran adalah pushed service. Sedangkan OTT adalah full service karena pemirsa bisa memilih sendiri layanan,” imbuh Eris. (GGP)