INSPIRA PROGRAM LIVE TV
Inspira TV - Beriklan TV Digital

Pemprov Jabar Minta Tahapan Pilkada Jangan Ada Kerumunan Massa

03 September, 2020 15:46 WIB | BERITA INSPIRA

Inspira TV - Pemprov Jabar Minta Tahapan Pilkada Jangan Ada Kerumunan Massa

Foto : Masnurdiansyah/ Gubernur Jawa Barat memberikan keterangan pers di Mapolda Jabar usai mengikuti Rakor Gugus Covid-19 Jawa Barat.

BANDUNG INSPIRA.TV,- Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta utnuk penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, partai politik dan pasangan calon untuk tidak melakukan kegiatan yang mengundang keramaian orang. Hal itu disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil atau yang akrab disapa Kang Emil.

 

“Tadi menyimak pidato dari Pak Kapolda salah satunya yang sifatnya keramaian itu akan dilarang atau dikurangi, jadi kalaupun pendaftaran semua harus memahami ya perhelatan pilkadanya tidak lazim pada situasi normal,” kata dia di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Kamis (3/9/2020).

 

Kang Emil mengatakan, pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendukung Polda Jabar memberlakukan Operasi Mantap Praja Lodaya untuk mengefektifkan pelarangan keramaian.

 

“Jadi jangan pakai pola pikir atau mindset bukan Covid-19 gitu, kalau dulu ramai-ramai saya ngerti. Yang penting mah kan kita daftar terberitakan kemudian terverifikasi dan sudah gitu bahwa ramai itu pilihan tidak menguatkan dan melemahkan,” kata dia.

 

Dirinya mencontohkan, salah satu daerah yang menyelenggarakan Pilkada, yakni Kabupaten Bandung, dilihat dari segi kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan terbilang banyak. Hasil rekapitulasi pelanggaran pra dan pasca Pergub 60/2020 per 29 Agustus mencatat ada 590.858 pelanggaran dengan total denda sanksi berat Rp 36,5 juta.

 

Sebagai ketua tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat, Ridwan Kamil pun mengimbau kegiatan kampanye yang memacing massa berkerumun tidak dilakukan dalam Pilkada di delapan daerah di Jabar.

 

“Jadi sebaiknya kami dari gugus tugas mengimbau (kampenye mengundang massa berkerumun) tidak usah dilakukan,” pungkasnya.

 

Angka pelanggaran mayoritas terjadi di Kabupaten Bandung dengan 499.898 pelanggaran. Sedangkan Kota Bandung tercatat 3.031 pelanggaran.

 

“Mayoritas pelanggaran itu terbagi menjadi pelanggaran aparat ada sekitar seribuan, pelanggaran individu tadi 90 persen sekian, dan pelanggaran lainnya. Kalau yang sifatnya denda baru sampai angka sekitar 40 juta yang kita kumpulkan di seluruh Jabar,” tutupnya. (MSN)

You can share this post !

ARTIKEL PILIHAN