INSPIRA PROGRAM LIVE TV
Inspira TV - Beriklan TV Digital

Tak Terapkan PSBB, Pemkot Makassar Pilih Sanksi Denda Hingga Rp 20 Juta

14 September, 2020 13:12 WIB | BERITA INSPIRA

Inspira TV - Tak Terapkan PSBB, Pemkot Makassar Pilih Sanksi Denda Hingga Rp 20 Juta

Foto: Muhammad Imran

MAKASSAR INSPIRA.TV,- Pemerintah Kota Makassa resmi memberlakukan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan. Dua perwali baru yang diterbitkan Pemkot Makassar terkait sanksi tersebut sudah disosialisasikan. Jika melanggar maka harus membayar didenda mulai Rp 100 ribu hingga Rp 20 juta.


Pemberlakuan sanksi denda terhadap pelanggar protokol kesehatan ditandai l dengan digelarnya gelar apel pasukan bersama TNI, Polri, Kejari Makassar, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP. Apel ini digelar lapangan Polrestabes Makassar, Senin (14/9/2020).


Dalam sambutannya, Penjabat Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin mengatakan, operasi yustisi penegakan protokol kesehatan ini merupakan instruksi langsung Presiden Joko Widodo. 


Operasi ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan warga dalam mematuhi protokol kesehatan. Hal tersebut tentunya untuk menghindarkan penularan Covid-19 akibat infeksi virus Corona.


"Penurunan atau pelandaian tingkat keterpaparan Covid-19 di Kota Makassar harus dimaknai untuk kita menjadi tegas dalam penegakan protokol kesehatan. Kunci kesuksesan arahan pemerintah pusat ini terkait operasi yustisi ini adalah sinergi kita semua," ujarnya.


Ia menjelaskan, dirinya tidak menginginkan Kota Makassar kembali melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Untuk itu, ia berharap kesuksesan operasi yustisi dengan meningkatnya kepatuhan masyarakat dan membuat protokol kesehatan menjadi kebiasaan masyarakat.


Sementara Asisten I Kota Makassar, M Sabri mengatakan, sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di Kota Makassar resmi diberlakukan yakni Perwali 51/2020 dan Perwali 53/2020.


"Dua regulasi baru tersebut yakni Perwali 51/2020 dan Perwali 53/2020. Keduanya mengatur terkait sanksi denda yang tidak tercantum dalam Perwali 36/2020 yang selama ini menjadi acuan penegakan disiplin penerapan protokol kesehatan di Kota Makassar," katanya.


Ia menambahkan, sanksi denda tersebut akan diberlakukan kepada masyarakat umum, pelaku usaha, hingga pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum. Sehingga diharapkan seluruh pihak dapat mematuhi protokol kesehatan sesuai yang tercantum dalam perwali.


"Ada beberapa sanksi administratif yang diberikan bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan. Sanksi itu tertuang dalam Pasal 7 Perwali 51/2020. Khusus untuk masyatakat umum, selain teguran lisan, tertulis, dan sanksi sosial, masyarakat juga diancam denda maksimal Rp 100 ribu," pungkasnya. (HAP)

You can share this post !

ARTIKEL PILIHAN