INSPIRA PROGRAM LIVE TV
Inspira TV - Beriklan TV Digital

Warga Kelurahan Garuda Bandung Unjuk Rasa Tuntut Keadilan Soal Sengketa Lahan

15 September, 2020 12:57 WIB | BERITA INSPIRA

Inspira TV - Warga Kelurahan Garuda Bandung Unjuk Rasa Tuntut Keadilan Soal Sengketa Lahan

Foto: Boby Roska

BANDUNG INSPIRA.TV,-  Sengketa lahan yang terjadi di kawasan Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir Kota Bandung, membuat warga menggelar aksi unjuk rasa damai di halaman Kantor Pengadilan Negeri Tipikor Kota Bandung, Jalan L. L. R. E. Martadinata Kota Bandung, Selasa (15/9/2020).


Dalam aksinya, sejumlah warga Kelurahan Garuda menyuarakan aspirasinya sambil membentangkan spanduk. Torkis Parlaungan Siregar selaku kuasa hukum warga tergugat IV dalam perkara perdata No 65 meminta agar pemutus perkara untuk bertindak sesuai keadilan.


"Saya selaku kuasa hukum tergugat merasa prihatin dengan penegakan hukum yang berkeadilan itu masih jauh dari harapan publik. Negeri kita selalu goncang ganjing terhadap peristiwa hukum yang tidak masuk akal. Banyak oknum petinggi Kejaksaan, oknum petinggi Kepolisian dan ada pula oknum Hakim yg ditangkap KPK," ujarnya.


Torkis mengatakan, gugatan perkara perdata Nomor 65/pdt.G/2020/PN.Bdg tersebut dinilai gugatan yang kadaluarsa lampau waktu. Hal tersebut dikarenakan masa gugatan sudah lebih dari 30 tahun.


"Sesuai dengan ketentuan pasal 1967 KUHPpdt yang menyatakan bahwa jika sudah lebih dari 30 tahun maka tuntutan hukum baik kebendaan atau perorangan itu hapus. Ini sudah 50 tahun lamanya. Kemana saja selama 50 tahun ini, tiba-tiba mereka mengklaim ini tanah. Tiba-tiba dibuat dasar gugatan juga," jelasnya.


Hal tersebut senada dalam pasal 835 KUHPpdt menyatakan bahwa tiap tuntutan gugur karena kadaluarsa dengan tenggang waktu selama tiga puluh tahun Jo putusan Mahkamah Agung Nomor 26/K/p/Pdt.


Torkis menyebut, tanah seluas 76.093 M2 di Kelurahan Garuda tersebut telah ditempati warga selama kurang lebih 50 tahun. Ada lebih dari 180 warga yang bertempat tinggal disana turun temurun.


Menurutnya, hukum dan keadilan saat ini dirasa jauh dari harapan publik.


"Kami dukung pemerintah agar peradilan bisa mempraktekan perilaku yg bebas suap, tidak boleh gratifikasi, tidak boleh ada korupsi. Setiap memutus perkara harus menunjukan sikap ketuhanannya yang bersih, adil, akuntabel dan independen," kata Torkis.


"Itu yg selalu kami sampaikan di ruang-ruang publik ini. Maka warga yang terancam digusur oleh kekuasaan hukum punya sikap mengingatkan peradilan, bahwa warga teraniaya terzolimi," tambahnya.


Dengan adanya perkara seperti ini, lanjut Torkis, pihaknya mencium ada keterlibatan oknum-oknum berkekuatan besar dan cukong-cukong.


"Bayangkan, sudah 50 tahun tiba-tiba ada yang mengklaim mengaku ahli waris. kemana saja selama 50 tahun ini. Terus nilai objek gugatan 1 miliar lebih ini patut diduga ada cukong dan pemodal dibelakang ini. biarlah media yg mencarinya," ungkapnya.


Dengan menggunakan pengeras suara, warga yang diwakili oleh kuasa hukum menyampaikan sejumlah tuntutan.


"Kami minta pemutus perkara agar menolak gugatan penggugat, hadirkan keadilan, majelis jangan mau di iming-imingi cukong yang tidak berkeadilan. Karenanya warga minta dipulihkan kembali kondisi morilnya, tangkap para oknum yang berperan dibalik ini semua," pungkas Torkis. (HAP)

You can share this post !