INSPIRA PROGRAM LIVE TV
Inspira TV - Beriklan TV Digital

Sensus di Kala Pandemi, Pemprov Jabar Jawab Tantangan

16 September, 2020 10:54 WIB | BERITA INSPIRA

Inspira TV - Sensus di Kala Pandemi, Pemprov Jabar Jawab Tantangan

Foto: Humas Pemprov Jabar

BANDUNG INSPIRA.TV,- Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan Sensus Penduduk (SP) yang berdomisili di suatu daerah pada September 2020.


Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan data penduduk menurut jenis kelamin, status keberadaan dan kepemilikan NIK de jure dan de facto untuk menuju satu data kependudukan Indonesia. 


Pelaksanaan sensus pada kondisi pandemi ini sesuai dengan amanat Undang-Undang, Rekomendasi PBB, dan sebagai implementasi Perpres Satu Data Indonesia.


Kegiatan akan dilakukan oleh petugas sensus  BPS yang diawali dengan pemeriksaan daftar penduduk bersama ketua atau pengurus  RT yang kemudian akan dilanjuti dengan verifikasi lapangan dengan mendatangi seluruh bangunan di RT tersebut.


Kepala BPS Provinsi Jawa Barat Dyah Anugrah Kuswardani mengatakan, Sensus Penduduk (SP) online sudah berhasil mencatat 9,21 juta penduduk Jawa Barat atau 18,58% dari total penduduk Jawa Barat. 


Karena hal ini merupakan sensus awal di Indonesia maka capaian ini sudah baik terutama di masa pandemi dan mengurangi interaksi langsung antara petugas dan masyarakat.


“Apresiasi disampaikan kepada 4 OPD yang tingkat rensponse rate 100% pada SP Online, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Sosial dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil,” kata Dyah


Ia juga menambahkan, Cencus Night akan dilaksanakan pada tanggal 15 September 2020 pukul 24:00 hingga 16 September 2020  pukul 06.00.


Kegiatan ini bertujuan untuk mencatat penduduk yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap seperti tunawisma. Demi kelancaran kegiatan ini bekerja sama dengan pihak dan keamanan terkait.


Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat berharap sensus penduduk ini sukses, karena menurutnya  masalah data adalah masa yang rumit di saat pandemi. Terkait data, untuk kegiatan bansos saja pemerintah memerlukan 23 kali verifikasi dan validasi. (JOB-02/HAP)

You can share this post !

ARTIKEL PILIHAN