INSPIRA PROGRAM LIVE TV
Inspira TV - Beriklan TV Digital

Dituding Tak Perpanjang SHGB, Forum Komunikasi Warga Latanete Makassar Siap Tempuh Jalur Hukum

16 September, 2020 16:17 WIB | BERITA INSPIRA

Inspira TV - Dituding Tak Perpanjang SHGB, Forum Komunikasi Warga Latanete Makassar Siap Tempuh Jalur Hukum

Foto: Muhammad Imran

MAKASSAR INSPIRA.TV,- Forum Komunikasi Warga Kompleks Ruko Latanete Kota Makassar Sulawesi Selatan mengecam akan melakukan perlawanan hukum terhadap pihak Perusahaan Perseroaan Daerah (Perseroda) Provinsi Sulawesi Selatan.


Perlawanan hukum akan dilakukan jika tidak adanya titik temu antara pemilik ruko dan pihak Perseroda Sulawesi Selatan yang menuding 6 ruko di kompleks Latanete Plaza Kota Makassar bermasalah.


Perwakilan pemilik ruko kompleks Latenete Plaza, Niki Rama Vatvani mengatakan bahwa pihaknya tak terima diberikan surat teguran dikarenakan diminta mengosongkan ruko 7 × 24 jam sejak diberikannya surat tersebut.


" Kami tidak terima diberikan surat teguran katanya SHGB (Surat Hak Guna Bangunan) sudah mati sehingga diminta mengosongkan ruko padahal yang sebenarnya 6 ruko ditudingkan itu telah diperpanjang SHGB hingga 2031," ujarnya, Rabu (16/09/2020).


Ia menambahkan bahwa 6 ruko yang dikirim surat oleh Satpol-PP Sulsel tidak berdasarkan fakta dilapangan sebab 6 ruko yang ditudingkan tersebut telah diperpanjang hingga tahun 2031.


"6 ruko yang di kirim surat oleh Satpol PP Sulsel untuk dikosong kan sangat tdk berdasar, sebab 2 ruko masih dalam ranah hukum , 2 ruko masih punya hak sampai 2031 juga di kirimkan surat dari satpol PP untuk dikosongkan dan 2 ruko lagi sudah melaksanakan kewajiban nya tapi belum menerima haknya," tambahnya.


Sementara pemilik ruko lainnya, Arwan Tjahjadi mengatakan, mereka tidak pernah terikat akte sewa menyewa sama sekali.


Papan bicara pun telah terpasang di area ruko sehingga dirasa menjadi halangan bagi pemilik ruko untuk mencari nafkah. Hal itu berakibat tidak leluasanya pemilik ruko untuk menyewakan dan menjamin sebagai modal usaha.


“Tidak mungkin kami ngotot mau minta lepas papan bicara yang menyatakan lahan itu milik Perseroda kalau memang kami tidak kuat buktinya,” ujarnya.


Sementara itu, Sekeretaris Satpol PP Sulsel, Muhammad Hasyim mengatakan bahwa pihaknya selaku penegak Perda melakukan langkah sesuai SOP gubernur dan mengikuti hukum yang ada.


“Namun di sini karena kami sudah di datangi pihak pemilik ruko, maka kami meminta waktu juga merundingkan kembali dan sebisa mungkin kedua bela pihak dipertemukan biar jelas kami harus bagaimana,” ujarnya. (HAP)

You can share this post !

ARTIKEL PILIHAN