INSPIRA PROGRAM LIVE TV
Inspira TV - Beriklan TV Digital

Komisi 1 DPR: Omnibus Law Momentum Digitalisasi Penyiaran, Murahkan Akses Internet

07 October, 2020 11:48 WIB | BERITA INSPIRA

Inspira TV - Komisi 1 DPR: Omnibus Law Momentum Digitalisasi Penyiaran, Murahkan Akses Internet

Foto: Ilustrasi

BANDUNG INSPIRA.TV,- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang - Undang Omnibus Law Cipta Kerja pada rapat Paripurna Senin 5 Oktober 2020 kemarin. Hasilnya terdapat 11 klaster atau sektor yang dicakup dalam Omnibus Law ini, salah satunya bidang Dukungan riset dan inovasi yang menjangkau pada digitalisasi penyiaran.


Muhammad Farhan, Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi NasDem mengatakan, Omnibus Law akan menjadi instrumen baru untuk digitalisasi penyiaran agar meningkatkan kreatifitas, akses media dan akses internet super cepat.


"Dalam klaster penyiaran ada sebuah terobosan besar, itu disebut Analog Switch Off (ASO), dimana semua lembaga penyiaran televisi terestrial yang menggunakan frekuensi harus migrasi ke teknologi penyiaran digital," kata Farhan pada Inspira.tv Rabu 7 Oktober 2020.


Atas hal tersebut, Farhan mengaku optimis jika seluruh lembaga penyiaran televisi teresterial akan menggunakan frekuensi dengan lebih efisien, sehingga akan tersedia digital deviden di frekuensi 700 MHz.


"Keuntungan bagi kita adalah digital deviden di frekuensi tersebut menambah kapasitas dan kecepatan koneksi jaringan internet dengan signifikan yang bisa digunakan di semua sektor. Bayangkan akses internet dengan dua kali lebih cepat, dan 30 persen lebih murah. Jadi dari klaster penyiaran di Omnibus Law, dalam dua tahun kedepan kita semua akan mendapat benefit yang besar," katanya.


Farhan menerangkan, lembaga penyiaran saat ini berada dalam manuver kurang efisien dengan menggunakan pita lebar yg tidak efisien.


"Pada saat bersamaan teknologi dan tren pasar pesawat penerima (TV sampai HP) sudah menggunakan teknologi digital dan hampir tidak ada pabrik elektronik yg masih memproduksi pesawat televisi analog. Jadi hijrah ke digital ini keniscayaan," ujarnya.


Farhan memastikan digitalisasi ini akan didukung oleh setiap unsur di daerah terutama di perkotaan dan menjadi kebutuhan masyarakat.


"Memang benar bahwa ada masyarakat yang belum mampu memiliki pesawat televisi digital. Tetapi dengan subsidi set top box untuk jutaan pemilik pesawat televisi analog, maka pemerataan tayangan akan lebih memungkinkan terjadi," bebernya.


Omnibus Law RUU Ciptaker dinilai bertujuan untuk memudahkan usaha, investasi dan membuka lapangan pekerjaan. Namun, Farhan memastikan tidak semua bidang dibuka bebas. Di sektor media, kepemilikan asing maksimal hanya 20 persen, untuk sektor pendidikan semua kembali ke norma awal.


"Masalah ketenaga kerjaan, memang melemahkan daya tawar pekerja, tetapi bukan berarti membuat pekerja jadi tidak sejahtera. Bahkan peluang maju bersama jadi besar. Namun bagaimana pun saya mendorong kelompok pekerja dan professional mengambil sikap kritis karena kita tidak mau RUU Ciptaker ini dianggap sebagai monopoli para pemilik modal. Ruang-ruang ekspresi, kebebasan berpendapat dan demokrasi bahkan harus lebih dibuka," pungkasnya. (BOB)

You can share this post !