INSPIRA PROGRAM LIVE TV
Inspira TV - Beriklan TV Digital

Jangan Ada Dagelan Politik, PKS dan Demokrat Ditantang Turun ke Jalan Tolak Omnibus Law

07 October, 2020 17:13 WIB | BERITA INSPIRA

Inspira TV - Jangan Ada Dagelan Politik, PKS dan Demokrat Ditantang Turun ke Jalan Tolak Omnibus Law

Foto : Istimewa

MEDAN INNSPIRA.TV,- Penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja menimbulkan pergerakan massa dari kaum buruh dan mahasiswa termasuk sekelompok masyarakat di beberapa wilayah Indonesia. Ketika UU Cipta Kerja disahkan oleh pemerintah dan DPR RI, beberapa fraksi parpol ada yang mengajukan walkout.

 

PKS dan Partai Demokrat menyatakan penolakkannya menjelang penetapan UU Omnibus Law Cipta kerja pada sidang paripurna DPR RI, Senin 5 Oktober 2020.

 

Aksi walkout dari kedua partai tersebut, menimbulkan tantangan dari Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat (Akbar) Sumatera Utara (Sumut) menantang kedua partai tersebut untuk mengerahkan massa ke jalan dalam memprotes Omnibus Law Cipta Kerja.

 

Hal itu didorong agar manuver politik di parlemen berupa penolakan RUU tersebut tak sekadar dagelan politik.

 

"Kita takut itu hanya dagelan politik. Kalau dua partai itu memang menolak Ciptaker dan sama sama kita tahu kedua parpol itu memiliki basis massa sampai ke kampung- kampung, maka besok turunkan massa yang banyak itu," kata aktivis Akbar Sumut, Martin Luis, di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Rabu(7/10/2020).

 

"Tapi kalau tidak terjadi, maka itu hanya sebatas gimik politik, hanya untuk mencari perhatian rakyat Indonesia. Kita tantang kedua partai itu. Karena pada prinsipnya kedua partai parlemen itu sama saja hanya menjalankan dagelan politik menipu rakyat," cetusnya.

 

Sebelumnya, DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna, Senin 5 Oktober. Saat itu, tujuh fraksi, yakni Fraksi PDIP, F-Golkar, F-Gerindra, F-NasDem, F-PKB, F-PPP, dan F-PAN sepakat. Hanya dua fraksi yang menolak RUU tersebut, yaitu Partai Demokrat dan PKS.

 

Martin pun mengklaim pihaknya akan menurunkan ratusan orang dari berbagai organisasi yang tergabung dalam Akbar Sumut ke jalan besok, Kamis 8 Oktober, sebagai bentuk protes kepada Pemerintah dan DPR.

"Kita kemarin sudah konsolidasi dengan 25 organisasi dari berbagai sektoral. Dan kita sepakat dan memutuskan turun ke jalan besok untuk menggagalkan UU Ciptaker," ujarnya.

 

Menurut Martin, Omnibus Law Cipta Kerja sama sekali tidak bertujuan mengangkat harkat dan martabat serta menyejahterakan masyarakat. Namun, itu memberikan 'karpet merah' bagi investor untuk mengeruk sumber daya alam dan menindas rakyat.

 

"Omnibus Law berpeluang mendisharmonisasi peraturan perundang-undangan yang menyangkut agraria yang udah ada selama ini, mereduksi norma, nilai-nilai dan kaidah yang sudah ada sehingga menciptakan ketidakpastian hukum mempermudah perampasan kekayaan alam untuk investor serta kelompok bisnis," tuturnya. (MSN)

 

You can share this post !