INSPIRA PROGRAM LIVE TV
Inspira TV - Beriklan TV Digital

Ini Kesalahan Ketik di UU Cipta Kerja, Duh Kok Bisa ?

04 November, 2020 08:04 WIB | BERITA INSPIRA

Inspira TV - Ini Kesalahan Ketik di UU Cipta Kerja, Duh Kok Bisa ?

Foto : Istimewa/ Tangkapan Layar

JAKARTA INSPIRA.TV,-  Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja yang baru saja ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) lagi-lagi menjadi sorotan, lantaran terdapat kesalahan ketik.

 

Mensesneg Pratikno mengatakan, kekeliruan teknis tidak berpengaruh pada implementasi UU Cipta Kerja.

 

"Hari ini kita menemukan kekeliruan teknis penulisan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun kekeliruan tersebut bersifat teknis administratif sehingga tidak berpengaruh terhadap implementasi UU Cipta Kerja," ucap Pratikno lewat pesan singkat kepada wartawan, Selasa (3/11/2020).

 

Pratikno mengatakan, kesalahan teknis UU Cipta Kerja menjadi masukan bagi pemerintah. Pratikno berharap tidak terulang kesalahan serupa ke depannya.

 

"Kekeliruan teknis ini menjadi catatan dan masukan bagi kami untuk terus menyempurnakan kendali kualitas terhadap RUU yang hendak diundangkan agar kesalahan teknis seperti ini tidak terulang lagi," ujar Pratikno.

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menandatangani omnibus law UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun UU itu diwarnai kesalahan ketik.

 

Kesalahan ketika pertama disebutkan dalam pasal 6. Pasal 6 berbunyi:

 

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;

b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;

c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan

d. penyederhanaan persyaratan investasi.

 

Lalu apa bunyi Pasal 5 ayat 1 huruf a?

 

Pasal 5 ayat 1 huruf a tidak ada. Sebab, Pasal 5 adalah pasal berdiri sendiri tanpa ayat. Pasal 5 berbunyi:

 

Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait.

 

Kesalahan juga ditemui dalam pasal 757. Bunyi pasal itu adalah:

 

 (3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.

(4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

 

Ayat (5) di atas seharusnya berbunyi:

 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Presiden.

(MSN)

You can share this post !