JAKARTA INSPIRA.TV,-  Benny Wenda mendeklarasikan kemerdekaan Papua pada hari Selasa (1/12/2020) kemarin. Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), juga menyatakan diri sebagai Presiden Republik Papua sementara.

Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Politik dan Keamanan, Azis Syamsuddin, meminta Kepolisian untuk menindak tegas kelompok separatis Papua tersebut.

“Kepolisian wajib menindak tegas kelompok separatis yang ingin memecah belah NKRI. Lakukan langkah-langkah penegakan hukum. Deklarasi  dan juga hasutan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai makar, dan termasuk dalam pemenuhan unsur-unsur dalam pasal 106 jo. 160 KUHP,” tegas Azis, Kamis (3/12/2020).

Dirinya menyebut Papua merupakan bagian dari Hindia-Belanda yang juga turut dimerdekakan pada 17 Agustus 1945. Menurutnya, hal itu sesuai dengan asas uti possidetis juris Papua adalah bagian dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Azis berharap peran aktif dari pemerintah daerah serta TNI dan Kepolisian dalam menjaga situasi di Papua jauh lebih kondusif. Menurutnya, Papua adalah bagian integral yang tidak terpisahkan dari NKRI.

“Mari sama-sama ciptakan kedamaian di atas Tanah Papua ,” ucap politisi Partai Golkar itu.

Diketahui, deklarasi kemerdekaan Papua mendapat penolakan keras dari pejuang kemerdekaan Papua lainnya. Mereka yang melakukan menolak adalah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Mulai hari Rabu tanggal 2 Desember 2020, kami dari Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM mengumumkan mosi tidak percaya kepada Benny Wenda - tegas Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambon dalam keterangan tertulisnya.

Hal ini dilakukan, karena OPM menganggap langkah yang dilakukan Benny dapat merusak persatuan rakyat Papua yang saat ini sedang berjuang untuk memerdekakan wilayah tersebut. Bahkan, Sebby menilai Benny saat ini sedang bekerja kepada kepentingan asing Uni Eropa, Amerika Serikat (AS) dan Australia, dimana hal ini bertentangan nilai perjuangan rakyat Papua.

“Menurut hukum international Benny Wenda telah deklarasikan dan mengumumkan negara dan klaimnya di negara asing yaitu di negara kerajaan Inggris itu sangat tidak benar dan tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia ,” pungkas Sebby. (MSN)