INSPIRA PROGRAM LIVE TV
Inspira TV - Beriklan TV Digital

Komunitas Pers Minta Pasal 2d Maklumat Kapolri Tentang FPI Dicabut

02 January, 2021 10:45 WIB | BERITA INSPIRA

Inspira TV - Komunitas Pers Minta Pasal 2d Maklumat Kapolri Tentang FPI Dicabut

Foto: Istimewa

JAKARTA INSPIRA.TV,- Komunitas Pers meminta Kepala Kepolisian RI Idham Azis mencabut Pasal 2d yang ada di dalam Maklumat Nomor: Mak/1/I/2021 tentang larangan penggunaan simbol, atribut dan penghentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI).


Maklumat tersebut berbunyi masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial.


Komunitas pers tersebut terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Forum Pemimpin Redaksi, dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI).


Komunitas pers menilai, pasal tersebut mengancam tugas utama jurnalis dan media massa.


"Maklumat itu mengancam tugas jurnalis dan media, yang karena profesinya melakukan fungsi mencari dan menyebarkan informasi kepada publik, termasuk soal FPI. Hak wartawan untuk mencari informasi itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers," kata sejumlah perwakilan Komunitas Pers di Jakarta, Jumat (1/1/2021).


Manan mengatakan Pasal 2d tak sejalan dengan semangat demokrasi yang menghormati dan menghargai kebebasan masyarakat dalam memperoleh informasi. Pasal 2d juga dianggap bisa mengancam jurnalis dan media dengan tugas mencari informasi dan menyebarluaskannya kepada publik.


“Maklumat Kapolri dalam Pasal 2d itu berlebihan dan tidak sejalan dengan semangat kita sebagai negara demokrasi. Isi maklumat itu juga akan memproses siapa saja yang menyebarkan informasi tentang FPI, juga bisa dikategorikan sebagai "pelarangan penyiaran", yang itu bertentangan dengan pasal 4 ayat 2 Undang Undang Pers," ujar Manan.


Oleh sebab itu, komunitas pers mendesak Kapolri mencabut Pasal 2d dari maklumat tersebut karena mengandung ketentuan yang tak sejalan dengan prinsip negara demokrasi, tak senafas dengan UUD 1945, dan bertentangan dengan Undang-undang Pers.


Komunitas pers juga mengimbau agar pers nasional terus memberitakan berbagai hal yang menyangkut kepentingan publik seperti yang sudah diamanatkan oleh UU Pers. (SAI/HAP)

You can share this post !