JAKARTA INSPIRA.TV,- Pemerintah kini tak lagi menggunakan istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tetapi pemerintah menetapkan kebijakan baru dengan menggunakan istilah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tersebut ditetapkan sejak 11-25 Januari 2021 di wilayah Jawa dan Bali guna menekankan angka penularan virus corona (covid-19) yang semakin melonjak di kedua wilayah tersebut.

Airlangga Hartanto Selaku Ketua Komite Penanganan (KPC) Covid-19 kebijakan PPKM bukanlah karantina wilayah melainkan hanya pembatasan mobilitas warga yang diperketat.

“Kami tegaskan ini bukan pelaranan kegiatan masyarakat jadi masyaratat jangan panik” jelasnya (07/01/2021). 

Kegiatan masyarakat tentu tetap bisa berjalan seperti sektor esensial baik pangan, eneri dan perhotelan. PPKM ini hanya berfokus pada pembatasan kegiatan masyarakat secara tebatas berbasis pada kota dan kabupaten bukan secara keseluruhan provinsi, kabupaten/kota, di wilayah Jawa dan Bali.

Penerapan di masing-masing daerah tersebut akan ditentukan oleh pemerintah daerah. “Nanti pemerintah daerah, gubernur akan menentukan wilayah yang akan diberlakukan pembatasan tersebut” ujar Airlangga Hartanto.

Mekanisme PPKM dan PSBB berbeda, jika PPKM pengajuan pembatasannya ada pada tangan pemerintah pusat sedangkan PSBB inisiatif awal berupa pengajuan pembatasan ada pada tangan pemerintah daerah. Pemerintah pusat menetapkan kriteria awal tehadap daerah-daerah yang akan dilakukan pembatasan. (JOB-01/HAP)