BANDUNG INSPIRA.TV - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengarahkan para pengusaha untuk segera menyelenggarakan vaksinasi Covid-19 secara mandiri, bagi karyawan secara gratis.

Anggota DPR RI dari fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan, menekankan para pengusaha mempercepat penyelenggaraan vaksinasi secara mandiri sebagai bentuk proaktif terhadap upaya percepatan penanganan pandemi Covid-19.

"Bagi WNI yang mampu secara ekonomi dan masuk ke dalam kelompok yang bisa di vaksinasi seharusnya segera melaksanakan tanpa menunggu giliran," ujar Farhan pada Inspira.tv, Minggu (24/1/2021).

Farhan menilai, vaksinasi merupakan upaya terbaik untuk memutus pandemi. Hal itu bisa menjembatani pemulihan di sektor ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

"Vaksinasi Covid-19 adalah usaha bersama seluruh bangsa untuk memutuskan rantai penularannya yang membawa kita pada resesi menyeluruh," kata dia.

Farhan memastikan, Presiden Jokowi dan DPR satu suara untuk distribusi vaksin bagi perusahaan hingga diterima karyawan gratis.

"Tentunya Pemerintah dan DPR RI sepakat dan satu tekad untuk memastikan bahwa vaksin ini diberikan secara cuma-cuma pada semua WNI. Ini adalah wujud kehadiran negara bagi warganya," katanya.

Peran perusahaan di Indonesia, lanjut Farhan, sangat membantu dalam upaya mempercepat dan meminimalisir hambatan distribusi vaksin dengan cara melakukan vaksinasi bagi karyawannya.

"Memberikan vaksin secara merata memang tidak mudah, ada pekerjaan besar yang menyertai tekad ini. Upaya ini tentu memberi beban yang tidak ringan juga bagi negara, baik secara anggaran maupun operasional. Bayangkan bagaimana caranya vaksinasi 70 persen populasi Indonesia secara cepat?," bebernya.

Farhan turut menekankan kepada para pengusaha untuk membuat skema vaksinasi yang memudahkan karyawan.

"Dengan sendirinya ada regulasi yang ketat, dibawah pengawasan BPOM dan Kemenkes untuk memastikan bahwa jenis vaksin dan protokol vaksinasinya mengutamakan kepentingan dan keselamatan bagi WNI," terangnya.

"Vaksinasi Mandiri membantu percepatan  vaksinasi nasional yang mencapai 70 persen populasi dan mengurangi beban negara. Inilah saatnya kita menunjukan peran aktif sebagai WNI dalam memutus rantai penularan Covid-19," imbuhnya.

Farhan menambahkan, Pemerintah juga harus memberikan insentif kepada perusahaan yang menyelenggarakan vaksinasi mandiri.

"Kewajibannya adalah vaksinasi, skema mandiri atau menunggu jadwal dari pemerintah adalah pilihan. Tapi sebaiknya ada insentif jika ada perusahaan yang terapkan infeksi mandiri," terangnya. (MSN)