INSPIRA PROGRAM LIVE TV
Inspira TV - Beriklan TV Digital

Kepsek SMKN 2 Padang Minta Maaf, Kemdikbud dan KPAI Bersuara

24 January, 2021 14:29 WIB | BERITA INSPIRA

Inspira TV - Kepsek SMKN 2 Padang Minta Maaf, Kemdikbud dan KPAI Bersuara

Foto : Istimewa

SUMBAR INSPIRA.TV,- Mengenai adanya dugaan pemaksaan mengenakan hijab terhadap seorang siswi non muslim membuat heboh warganet. Siswi tersebut bersekolah di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat. 


Tentu saja kebijakan yang dikelurakan oleh SMKN 2 Padang, yang  mewajibkan seluruh siswinya mengenakan hijab ke sekolah menuai protes, lantaran tidak semua siswa yang mengenyam pendidikan di sekolah tersebut beragama muslim.


Mengenai kejadian tersebut, Kepala Sekolah SMKN 2 Padang, Rusmadi, pun angkat bicara dam meminta maaf atas kejadian yang telah terjadi hingga menjadi viral. 


“Selaku Kepala Sekolah SMKN 2 Padang, saya menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan dari jajaran staf bidang kesiswaan, dan bimbingan konseling dalam penerapan aturan, dan tata cara berpakaian siswa tersebut,” ujar Kepsek Rusmadi. 


Rusmadi menjamin setelah kejadian tersebut, siswa yang bersangkutan dapat bersekolah seperti biasa ke depan. 


“Kami berharap, kekhilafan dan informasi yang simpang siur pada medsos, dapat diselesaikan dengan semangat kesamaan dan keberagaman kita,” sebut Rusmadi.


Namun, meski telah meminta maaf, protes dan kecaman tetap muncul dari berbagai pihak, mulai dari komentar netizen hingga institusi pemerintahan.


Dirjen Pendidikan Vokasi Kemdikbud, Wikan Sakarinto, sangat menyesalkan tindakan tersebut. Menurutnya, ketentuan mengenai seragam sekolah telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2014.


“Ketentuan mengenai pakaian siswa/siswi di satuan pendidikan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana tidak mewajibkan model pakaian kekhususan agama tertentu menjadi pakaian seragam sekolah.” kata Wikan dalam siaran pers, Minggu (24/1/2021). 


Menyikapi kasus tersebut, lanjut Wikan, Kepala Dinas Pendidikan Sumbar akan melakukan evaluasi terhadap aturan yang sifatnya diskriminatif, dan mengambil tindakan tegas terhadap aparatnya yang tidak mematuhi peraturan.


Kecaman juga datang dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Komisioner KPAI Retno Listyartri menilai, pemaksaan mengenakan jilbab merupakan pelanggaran HAM. Menurutnya, pihak sekolah tidak boleh melarang maupun memaksa peserta didiknya untuk mengenakan jilbab.


“Aturan sekolah seharusnya berprinsip pada penghormatan terhadap HAM dan menjunjung nilai-nilai kebangsaan.. Melarang atau memaksa peserta didik berjilbab itu jelas melanggar hak asasi,” tutur Retno pada siaran pers di hari ini. 


KPAI juga mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan sosialisasi Permendikbud Nomor 82 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan secara masif. Kemudian, memberikan edukasi kepada para guru dan kepala sekolah untuk memiliki perspektif HAM.


“Terutama pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak peserta didik,” ucap Retno. (MSN/SON)


You can share this post !

BACA JUGA BERITA INSPIRA LAINNYA

ARTIKEL PILIHAN