Inspira TV - Beriklan TV Digital

KPU Kendal Umumkan Pilakada Serentak Ditunda, PPK dan PPS Dihentikan Sementara

Irfan Wahyudi

02 April, 2020 13:49 WIB | BERITA INSPIRA

Inspira TV - KPU Kendal Umumkan Pilakada Serentak Ditunda, PPK dan PPS Dihentikan Sementara

Foto : Ilustrasi

KENDAL INSPIRA.TV,- Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kendal 2020 ditunda. Penundaan seiring dengan himbauan pemerintah untuk pencegahan penyebaran Covid-19.

 

Surat keputusan merujuk pada surat edaran (SE) nomor 8 tahun 2020 KPU RI, tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor L7s lpL.o2-Kpt/ot /KPU/ ilr/ 2020 tentang penundaan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020, dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, yang ditandatangani ketua KPU RI, Arief Budiman pada 21 Maret 2020 lalu.

 

 

"Kalau memang nanti ada penundaan pemungutan suara maka harus dengan PERPU atau revisi undang-undang, karena yang mengatur pelaksanaanya di bulan September 2020, berdasarkan undang- undang. Sementara KPU hanya menunda tahapanya," ujar Ketua KPU Kendal, Hevy Indah Oktaria, Kamis (2/4/2020).

 

Hevy mengungkapkan, yang melatarbelakangi SE KPU RI itu terbit atas dasar semakin meningkatnya penyebaran corona virus disease 2019 (Covid-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai pandemik global. 

 

Kemudian pernyataan Presiden RI tentang penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional (bencana non-alam) dan keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia, sehingga KPU perlu melakukan langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisasi penyebaran Covid -19.

 

"Surat Edaran bertujuan untuk mencegah dan meminimalisasi penyebaran serta mengurangi resiko Covid-19 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Kiomi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada khususnya dan masyarakat luas pada NKRI pada umumnya dalam tahapan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan, Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota," ungkapnya.

 

Hevy menyatakan, garis besar sesuai SE KPU RI, ruang lingkup surat edaran penundaan tahapan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, seperti pelantikan dan masa kerja PPS, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan PPDP dan pelaksanaan coklif, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

 

Beberapa penundaan yakni masa kerja badan adhoc untuk panitia pemilih kecamatan PPK dan panitia pemungutan suara  PPS tingkatan desa di hentikan sementara hingga batas waktu yang belum ditentukan. Karena belum bekerja, praktis hak dan kewajiban seperti gaji atau honor untuk PPK dan PPS juga ditunda.

 

 

"Surat edaran juga mengamanatkan untuk menunda pelaksanaan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan yang belum dilaksanakan, menunda pembentukan petugas pemutakhiran daftar pemilih, menunda pelaksanaan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih," pungkasnya. (MSN)

You can share this post !